Depok - Era Presiden H. Prabowo Subianto ini banyak hal yang jadi isu di masyarakat, mulai dari permasalahan MBG (Makan Bersama Gratis), Regulasi Gas Melon hingga Pagar Laut menjadi hot isu.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H Marsudi Syuhud menghelat dialog antar umat beragama yang diprakarsai oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI.
KH. Marsudi memaparkan kondisi negara Indonesia yang saat ini sedang panas salah satunya pro dan kontra pemangkasan atau pemotongan anggaran di beberapa kementerian.
Dia menekankan agar para tokoh agama dapat tetap menjalin kerukunan di tengah panasnya isu tersebut.
“Setiap satu kebijakan itu akan memberi akibat, ada yang menerima ada yang menolak. Untuk itu, selaku tokoh-tokoh agama yang memiliki umat masing-masing harus tetap saling menjaga kerukunan,” papar KH Marsudi di Pesantren Darul Uchwah Sawangan, Depok dihadapan awak media (12/02).
" Ada beberapa kementerian yang dipotong anggarannya pada tahun 2025. Kementerian Pekerjaan Umum yang dulunya 110,95 triliun efisiensinya menjadi 81, 38 triliun, anggarannya sisa 29,57 triliun. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, dulu anggarannya 57,68 triliun, efisiensinya 22,54 triliun, sehingga hanya 35,14 triliun. Kementerian Kesehatan dulunya 105,65 triliun, efisiensi 19,63 triliun jadinya 86,02 triliun," urainya lagi di hadapan peserta.
“Anggaran Kementerian Keuangan dari 53,20 triliun menjadi 40,84 triliun, Kementerian Pertanian 29 triliun menjadi 19,14 triliun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari 33,55 triliun menjadi 25,54 triliun, Kementerian Perindustrian dari 2,51 triliun menjadi 1,40 triliun, Kementerian Perdagangan, 1,85 teriliun menjadi 1,4 triliun,” paparnya lagi.
KH. Marsudi menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan pernyataan yang disetujui, yang memuat perkiraan pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang.
Dia mengajak seluruh tokoh yang hadir dalam agenda tersebut untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan.
“Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang sedang banyak pro dan kontranya ini tetap kita kawal, agar bangsa kita ini tetap tenang, nyaman, dan saya yakin pemerintah akan mencari jalan yang terbaik untuk bangsanya,” tuturnya.
Senada dengan itu beberapa paparan menarik juga diungkapkan oleh perwakilan PHDI, Mayjen TNI (purn) Wisnu Bawa Tanaya yang mengangkat pentingnya moralitas di tingkatkan.
"Kami selaku Penasehat BPIP merasa bahwa moralitas saat ini dalam nadir terendah yang harus dikuatkan lagi untuk semua pemuka agama, " tandas mantan Pangdam Udayana dan Danjen Kopassus ini.
Salah seorang peserta dari Banten, Yacob Ereste berharap agar di maksimalkan peran pemuka agama untuk selalu mengarahkan umatnya agar menggerakkan program ketahanan pangan.
"Untuk saat ini Banten sebagai barometer kerukunan antar umat beragama tidak ada masalah berarti. Pengalaman saya salah satu pesantren di Garut, Pesantren Darussalam adalah contoh pesantren yang menerapkan sistem administrasi yang bagus," papar pria gaek penggemar belut ini.
Ketua Koperasi Indonesia Migran Center Kota Depok yang turut hadir juga mengungkapkan bahwa perlunya pemuka agama menggiatkan ketahanan pangan tanpa tergantung anggaran dana negara.
"Selalu pemuka agama, siapapun dia wajib mandiri apalagi tanah Indonesia begitu subur perlu kita kuatkan ketahanan pangan kita karena permasalahan umat saat ini di masalah kebutuhan hidup," papar Agung Sedayu, AA, SE yang juga selaku penggiat sosial di Majelis Taklim Amal Mulia Yaswu Depok.
"Saat ini ada sekitar 12 juta lebih anggota Koperasi Indonesia Migran Center kami yang tentunya dari semua kalangan dan semua agama butuh dukungan pemuka agama untuk mengawal mereka agar tidak salah langkah. Apalagi saat ini sebagian besar anggota tersebar di 55 negara," ungkap perintis UMKM Indonesia Bangkit Jawa Barat ini.
Dalam pertemuan tersebut, KH Marsudi juga mengutip ucapan Presiden H. Prabowo Subianto saat berpidato di Kongres Muslimat NU. Kiai Marsudi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengatakan bahwa ini semua diadakan karena situasi. Turunnya Anggaran Belanja Nasional ini karena situasi. Situasinya ingin memberikan makan pada anak-anak agar anak-anak memiliki daya tahan yang baik, sehingga level kecerdasannya bagus, kesehatannya bagus, maka generasi nya ke depan akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang bagus.
“Untuk itu, menyatukan seluruh komponen bangsa dalam konteks agama-agama ini menjadi penting. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah saat ini kita ikuti,mudah-mudahan ke depan kita tetap lebih baik, dan lebih baik,” pungkasnya.
Dalam agenda dialog tersebut dihadiri Ketua MUI Bidang KAUB KH Yusnar Yusuf, Wasekjen MUI Bidang KAUB KH Manan Abdul Ghani, Sekretaris Permabudi Anes Dwi Prasetya, Pimpinan Walubi Rafian Tama Periadi, Sekretaris Umum PGI Pdt. Darwin Darmawan, Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tanaya, Pimpinan Matakin, Wichandra, Pimpinan KWI Rudy Pratikno, Kesbangpol Kota Depok, Ibu Linda, Wakil Ketua FKUB Kota Depok, Kholadi, MUI Kota Depok KH Syihabudin Ahmad, PBNU KH. Nasihun Syahroni, PC NU Depok Idham Zulkarnain, Ketua Muhammadiyah Kota Depok H Ali Wartadinata, Ketua Koperasi Indonesia Migran Center Depok Agung Sedayu,AA, SE, Penggiat Sosial Banten Yacob Ereste serta Sekretaris PGI Setempat Kota Depok Mangaranap Sinaga.
Tentunya Ngopi hari ini agar bisa tersampaikan ke masyarakat bawah sehingga bisa tercipta suasana guyup dan saling kolaborasi. Semoga.
(AS Widi PPWI Peduli Jawa Barat)